SAAT ini secara rata-rata penduduk Indonesia belum mencapai taraf hidup yang optimal dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang merupakan indikator utama kesejahteraan. Padahal, hal tersebut dikatakan dalam tujuan negara Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945.
Hal tersebut dikatakan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Zaenal Abidin MH.Kes dalam sambutannya di perayaan HUT IDI ke-63 bertema "Rekonstruksi Kepemimpinan Dokter Indonesia Untuk Mewujudkan Indoenesia Sehat Yang Berdaulat."
Menurutnya, kondisi ini salah satunya karena disparitas antar wilayah Indonesia yang sangat besar. Belum meratanya pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan tingkat kesejahteraan pun berbeda di setiap daerah. Sebagai contoh nyata adalah tidak meratanya distribusi dokter si seluruh wilayah Indonesia.
Ketua Umum IDI mengatakan bahwa saat ini jumlah anggota IDI sebanyak 111.574, dengan jumlah dokter terbanyak berada di ibu kota Jakarta sebanyak 20.942. Menurutnya hal tersebut menunjukkan bahwa dokter sebetulnya merupakan penyumbang disparitas di Indonesia.
Sementara, Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) pada tahun 2012 melansir data bahwa, sejak tahun 2005 sampai 2013, rata-rata anggaran kesehatan hanya dialokasikan sebesar 2 persen. Hal ini jauh dari amanah UU NO. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengamanahkan 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD.
"Kondisi ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan di Indonesia dan upaya menuju masyarakat sehat menemui jalan berliku dan panjang. Dengan kata lain, pembangunan kesehatan mengarahkan kepada terbentuknya masyarakat berdaulat untuk hidup sejahtera dan sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tertinggi,"ujar Dr. Zaenal Abidin MH.Kes di Grand Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Kamis 24 Oktober 2013.
Selanjutnya ia mengatakan, pasal 3 UU NO.36 tentang kesehatan menyebutkan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Hal ini agar terwujud derajat masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.
Sementara, menurutnya dalam mewejudkan masyarakat yang berdaulat sebagai tujuan pembangunan kesehatan tidak lepas dari peran aktor kebijakan dan lingkungan kebijakan. Dr. Zaenal Abidin mengatakan bahwa aktor kebijakan merupakan pemimpin itu sendiri.
"Dengan kata lain, upaya mewujudkan masyarakat sehat dan berdaulat tidak lepas dari peran pemimpin dan kepemimpinannya agar sesuai dengan koridor yang lebih berpihak kepada kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa terkecuali,"tegasnya. (ind)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends:
