JAMINAN Kesehatan Nasional (JKN) menganut prinsip gotong royong dimana artinya orang kaya membantu orang miskin dan orang sehat menolong orang yang sakit melalui iuran bulanan. Namun, iuran yang tergolong minim untuk subsidi silang kebutuhan kesehatan masyarakat dikhawatirkan menyebabkan permasalahan di kemudian hari bagi BPJS.
Menurut Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr. dr. Zaenal Abidin, Mkes, MHKes, subsidi silang akan menjadi baik kalau semua penduduk sudah menjadi peserta. Namun, seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemerintah menargetkan semua penduduk Indonesia menjadi peserta JKN pada 2019.
Karenanya, Dr. Zaenal mengatakan kalau jumlah penduduk yang ikut jaminan sosial masih kecil dan sebagian besar berpotensi sakit, maka hal tersebut dapat merepotkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia pun mengingatkan bahwa pada tahun pertama itu jangan sampai gagal dan diharapkan bisa mengantisipasi kemungkinan yang timbul.
"Karena itu saya sampaikan bahwa pada tahun-tahun pertama itu tidak boleh gagal, pemerintah harus menyiapkan dana talangan kalau tiba-tiba BPJS ini kewalahan karena dananya kurang,"ujar Dr. Zaenal kepada Okezone secara eksklusif di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2014).
Pasalnya, kekurangan dana di tahap awal memang menjadi aman, apalagi iuran bulanannya memang terbilang kecil. "Jika dananya kecil, itu bisa menghambat subsidi silang, oleh karenanya pada awal-awal pemerintah harus menyiapkan dana untuk men-support itu, di luar dari iuran yang ada sekarang."tegasnya. (ind)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
