SISTEM pelayanan kedokteran terpadu yang dikonsep Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dahulunya tidak berjalan karena belum adanya sistem pembiayaan. Pada 2014, rencana tersebut terwujud melalui sistem pembiayaan jaminan sosial yang diaplikasikan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Lantas, bagaimana tanggapan IDI terkait hal tersebut?
Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indoensia (PB IDI), Dr. dr. Zaenal Abidin, Mkes, MHKes mengatakan bahwa kita tinggal melihat bagaimana jalannya sistem pembiayaan jaminan sosial ini. Ia mengatakan bahwa inilah yang diharapkan untuk membiayai sistem layanan terpadu, dan IDI mempunyai harapan besar tahun ini sistem pembiayaan bisa berjalan.
"Persoalannya kemudian adalah bagaimana sistem pembiayaan jaminan sosial itu betul-betul bisa mendorong supaya sistem pelayanan terpadu bisa berjalan,"ujar Dr. Zaenal kepada Okezone secara eksklusif di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2014).
Oleh karena itu, Dr. Zaenal menerangkan bahwa biaya dari sistem pembiayaan jaminan sosial harus cukup dan dihitung betul, sehingga tidak ada hambatan-hambatan yang terjadi. Lalu, bagaimana komitmen IDI mendorong sistem jaminan sosial?
"Sejak orang lain belum membicarakan jaminan sosial, kami sudah bicara tentang itu. Kami ingin agar masyarakat Indonesia tidak lagi dipusingkan dengan biaya kalau dia pergi ke dokter karena dia sudah membayar setiap bulan dengan cara ikut jaminan sosial,"tandasnya. (ind)
