PENGGUNAAN obat generik yang diresepkan rumah sakit atau dokter terhadap pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih banyak dikeluhkan. Sejumlah pihak atau pemerintah daerah meminta RSUD tidak lagi meresepkan obat generik, melainkan obat canggih atau obat paten seperti dari Jerman atau Amerika.
Menyikapi hal ini, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (UI) Hasbullah Thabrany mengatakan, secara umum, semua obat yang diperlukan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah tersedia di pasar Indonesia. Karenanya jika dokter atau RS tidak memberikan obat yang dibutuhkan dan pasien menderita efek buruk, maka pasien peserta JKN boleh menuntut RS atau dokter.
"Sebab, rumah sakit atau dokter sudah dibayar atau dijamin akan dibayar. Kewajiban mereka adalah mengobati penyakit pasien sampai sembuh. Hak mereka sudah atau pasti akan dipenuhi," jelas Guru Besar Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI ini dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Jumat (9/5/2014).
Pakar ilmu kesehatan masyarakat ini menambahkan, Badan POM bertugas memeriksa awal dan secara rutin melakukan sampling untuk menguji obat yang beredar. Berkualitas bukan berarti menyenangkan dokter atau pasien. Berkualitas artinya, kandungan zat aktif dalam kemasan obat sesuai dengan labelnya dan dosisnya juga sesuai.
"Untuk meningkatkan kualitas, seharusnya industri PMA yang memiliki quality control dari perusahaan induknya harus diberi ijin memproduksi dan menjual obat generik dan generik berlogo. Hal ini akan memacu persaingan dalam kualitas obat," jelas mantan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI.
Ketika ditanya peran industri farmasi dalam ketersediaan obat sudah cukup memadai atau belum, menurut anggota Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ini, sudah cukup memadai. Indonesia, katanya, memiliki industri farmasi yang berlebihan, lebih dari 200 industri farmasi.
"Itu lebih dari cukup. Bahkan karena jumlahnya kebanyakan, maka industri farmasi Indonesia tidak efisien. Sebagian harus dimerjer agar terjadi efisiensi," papar Pendiri dan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) ini.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Dra. Maura Linda. Sitanggang, Apt, Ph.D, mengatakan, harga obat generik bisa jauh lebih murah karena tidak membutuhkan biaya promosi seperti halnya obat bermerek. Obat generik menggunakan nama zat aktif obatnya, misalnya statin untuk menurunkan gula darah, sementara obat bermerek menggunakan nama dagang yang perlu dipromosikan, makanya harganya bisa jadi jauh di atas obat generik.
"Meski harganya jauh lebih murah, sebenarnya tidak ada perbedaan antara kualitas obat generik jika dibandingkan dengan obat bermerek. Kedua sebenarnya merupakan obat copy dari obat paten (originator), sehingga tidak berbeda dalam hal zat aktif, indikasi, dan bentuk sediaan," ujarnya.
Linda menjelaskan, sebelum dipasarkan, setiap obat generik, baik yang berlogo maupun bermerek, harus melalui uji bioekivalensi. Dengan uji tersebut, kata dia, zat aktif obat dan khasiatnya dapat dipastikan sama dengan originatornya.
"Untuk penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan obat seumur hidup, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi akan sangat rugi jika konsumen menggunakan obat bermerek, sementara OGB hadir dengan harga yang lebih murah," tandasnya.
(tty)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
