Buruh berdemonstrasi di depan Gedung Jamsostek, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. (@TMCPoldaMetro)
Liputan6.com, Jakarta Aliansi Buruh Yogyakarta menuntut penyempurnaan penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dinilai masih banyak kekurangan dalam aksi "May Day" yang akan digelar pada 1 Mei 2014.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi di Yogyakarta, menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih belum sepenuhnya menolong para buruh, sebab di sisi lain masih mengharuskan adanya iuran.
"Jadi ternyata masih ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh buruh di saat sudah ada BPJS," kata Kirnadi seperti dikutip dari Antara, Kamis (1/5/2014).
Menurut dia, dengan adanya sistem iuran, inisiatif penyelenggaraan BPJS justru dapat dinilai membebani buruh. Sistem pelayanan seperti itu perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan.
"Kami menilai masih banyak kekurangan. Kami akan mendorong dan mengusulkan agar ada perubahan dalam pelaksanaan program itu," kata dia.
Selain itu, menurut dia, dalam agenda "May Day" 2014 juga masih perlu disuarakan mengenai pengawasam pemenuhan pengupahan perusahaan sesuai besaran upah minimum regional (UMR) yang ditentukan.
Ia menilai masih banyak perusahaan di DIY yang masih menggaji karyawan di bawah patokan UMR yang ditentukan.
"Upah sudah menjadi hak dasar karyawan dan kewajiban pengusaha. Sementara ada pengusaha nakal yang masih melanggar ketentuan UMR. Di sisi lain juga ada karyawan yang tidak tahu besaran UMR sehingga tidak menuntut," katanya.
Sesuai besaran upah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2014 untuk Kota Yogyakarta ditetapkan Rp1.173.300, Kabupaten Bantul Rp1.125.500, Sleman Rp1.127.000, Kulonprogo Rp1.069.000, dan Gunung Kidul Rp988.500.
Menurut Kirnadi, aksi buruh yang digelar pada Kamis (1/5) bersama aliansi buruh lainnya di Yogyakarta diikuti oleh sekitar 1.500 peserta aksi. Dalam rangkaian aksi itu juga digelar jalan sehat dan donor darah.
(Abd)
