KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia sudah melakukan diskusi terkait revisi tarif INA CBGs atau besaran klaim yang dibayarkan BPJS. Diharapkan, rumah sakit swasta bisa lebih cepat berkerjasama kedepan agar masyarakat di daerah bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis.
Hal inipun seperti yang diungkapkan Supriyantoro, Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menurutnya, saat ini rumah sakit swasta masih jadi tantangan program JKN untuk bisa memberiksan pelayanan kesehatan di seluruh daerah. (Baca:
Kepesertaan BPJS Sudah Melebihi Target)
"Sudah 8000 rumah sakit (swasta) yang bergabung, kita berharap dengan perbaikan tarif ini rumah sakit lain bisa ikut. Sehingga terjadi pemerataan pelayanan kesehatan dan terjangkau untuk masyarakat," katanya dalam acara yang bertema diskusi bersama Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI: Semester Pertama Penerapan Program JKN, di Restoran Makan-Makan, lantai 2 room Merak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2014.
Lebih dari itu, tujuan perbaikan ini untuk mengembangkan pelayanan dasar di setiap daerah jadi optimal.
(Baca: Kemenkes Imbau Pihak Bank Ikut Sukseskan JKN) "Perbaikan tarif ini tujuannya untuk mengembangkan pelayanan dasar, tidak hanya puskesmas dan klinik. Hal itu karena sebenarnya penyelesaian masalah kesehatan 70 persen bisa ditangani di tingkat dasar (puskesmas dan klinik), dan rumah sakit itu hanya sekira 30 persen. Ini yang kita incar sebenarnya," tutup Supriyantoro.
(Baca: Penerapan JKN Masih Terkendala Verifikasi Pasien di Rumah Sakit)(fik) 
