MASIH banyak kekurangan yang harus diperbaiki dari penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya yakni pelayanan kesehatan yang belum merata di seluruh Indonesia.
Melihat kenyataan itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghimbau para rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, untuk secepatnya ikut serta. Tujuannya tentu sebagai upaya mengakomidir masyarakat daerah ataupun kota dalam mengakses pelayanan kesehatan.
(Baca: Kepesertaan BPJS Sudah Melewati Target) "Sekarang sudah 1600-an rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS, termasuk rumah sakit swasta dari 2200 jumlah total rumah sakit. Di data kita, sudah ada 800 lebih rumah sakit swasta yang sudah bekerja sama. Masih perlu peran lebih dari rumah sakit swasta lagi untuk mau bekerja sama dengan BPJS. Tujuannya untuk pelayanan kesehatan JKN merata di Indonesia," kata Supriyantoro, Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam acara yang bertema diskusi bersama Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI: Semester Pertama Penerapan Program JKN, di Restoran Makan-Makan, lantai 2 room Merak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Juli 2014.
(Baca: Kemenkes Imbau Pihak Bank Ikut Sukseskan JKN) Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkes RI pun tidak hanya menununggu. Namun, pemerintah sudah melakukan perbaikan paket tarif pelayanan kesehatan, agar penerapan JKN bisa cepat diadapatasi rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS.
(Baca: Penerapan JKN Masih Terkendala Verifikasi Pasien di Rumah Sakit) "Kita sudah melakukan rapat untuk memerbaiki pola tarif. Tarif yang menarik dan betul-betul berimbang dan menjaga kecukupan anggaran yang dimiliki pemerintah. Disisi lain, tarif ini cukup untuk rumah sakit untuk mendapat pembiayaan pola jasa (pelayanan kesehatannya)," terangnya.
(fik) 
