TIDAK ada alasan sebenarnya rumah sakit swasta tidak ikut kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sebab, sudah banyak rumah sakit swasta yang bisa mengikutinya.
"Saat ini, jumlah rumah sakit pemerintah dan swasta yang bekerja sama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) itu fivety fivety. Jumlah rumah sakit yang bekerja sam itu kan 1600-an, dari total 2200 rumah sakit. Di mana rumah sakit pemerintah 8000-an, swasta 8000-an. Ini membuktikan bahwa mereka (rumah sakit swasta) bisa beradaptasi dengan program JKN, kata Supriyantoro, Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia katanya dalam acara yang bertema diskusi bersama Sekertaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI: Semester Pertama Penerapan Program JKN, di Restoran Makan-Makan, lantai 2 room Merak, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Juli 2014. (Baca: Kepesertaan BPJS Sudah Melewati Target)
Ditambahkan Donald pardede, Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kemenkes RI, keengganan rumah sakit swasta tidak mau bekerja sama dengan BPJS itu hanya terletak dari kemauan dari rumah sakit swasta. Kalau pihak rumah sakit punya kemauan, imbuh dia, pasti kerjasama bisa terjalin. (Baca: Kemenkes Imbau Pihak Bank Ikut Sukseskan JKN)
"Sudah banyak rumah sakit swasta menjadi best practice dari penerapan JKN ini. Sebut saja (rumah sakit) Awal Bross di Riau itu contoh bagus, Kemudian (rumah sakit) Silloam, dan rumah sakit swasta yang tersebar di kota-kota besar, seperti Tangerang, dan Jogja. Mungkin keuntungan mereka kecil, tapi pasien jadi lebih banyak. Untung mereka juga tidak bakal sedikit," katanya. (Baca: Penerapan JKN Masih Terkendala Verifikasi Pasien di Rumah Sakit)
"Problemnya memang itu program yang baru, tadinya kita bayar dokter langsung jadi paket dan belum. Namun ini bagaimana perubahan mindset saja. Asal menejemennya mau belajar, dan responsif, cepet berubahnya. Prinsipnya, siapa yang mau beradaptasi, siap menyesuaikan diri. Dan sudah banyak rumah sakit yang bisa mengikuti ini," tutupnya.
(fik)
