IKATAN Dokter Indonesia (IDI) mendukung betul penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diluncurkan sejak 1 Januari 2014. Apalagi, program tersebut merupakan rumusan yang sejak lama digagas IDI.
Hal itu seperti dijelaskan Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Dr. dr. Zaenal Abidin, Mkes, MHKes. Dituturkannya bahwa sebetulnya IDI sudah mempersiapkan jaminan sosial sejak tahun 2000, dan ketika itu diadakan Muktamar di Malang. IDI kemudian membuat sebuah tim, yaitu tim kajian pelayanan dan tim kajian pembiayaan yang memang IDI sudah persiapkan bahwa ke depannya akan ada jaminan sosial.
"Kemudian, dari diskusi-diskusi lahirlah yang disebut dengan sistem pelayanan kesehatan atau sistem pelayanan kedokteran terpadu, itu yang dikonsep oleh IDI,"ujar Dr. Zaenal kepada Okezone secara eksklusif di Kantor PB IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/12/2014).
Menurutnya, hal tersebut merupakan pelayanan yang komprehensif dan terpadu antara sistem pelayanan dan sistem pembiayaan, serta sistem pendidikan. Dr. Zaenal menjelaskan bahwa di dalam hal tersebut juga terdapat sistem rujukan yang berjenjang.
"Jadi, dari awal kita sudah menyeting bahwa dalam sistem jaminan sosial rujukan itu harus jalan. Semua pasien hanya melalui satu pintu untuk mendapatkan pelayanan, yaitu dokter layanan primer yang memang sudah ditetapkan seperti halnya dokter pribadi masyarakat, begitu konsep ketika itu,"jelasnya.
Jadi, menurutnya kalau nanti dokter tersebut tidak bisa melayani karena di luar batas kemampuannya, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang pelayanannya spesialis. Tetapi, kalau pelayanan spesialis tersebut sudah selesai menangani, Dr. Zaenal mengatakan bahwa dokter spesialis tersebut harus kembalikan ke layanan primer, dan memberikan advice apa saja yang harus dilakukan sebagai follow up. (ind)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
