BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bekerjasama dengan Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi manusia Institut Pertanian Bogor menggelar Deklarasi Keluarga Indonesia tahun 2014. Dengan dideklarasikan ikrar ini, BKKBN bertekad akan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia.
Kepala BKKBN, Fasli Jalal mengatakan, kegiatan deklarasi keluarga indonesia ini dilaksanakan untuk memaknai peringatan Hari Keluarga Nasional XXI tahun 2014. Di mana acara puncak peringatannya sudah diselenggarakan di Surabaya, Provinsi JawaTimur, tanggal 14 Juni 2014 lalu. Hari Keluarga Nasional sendiri juga merupakan ajakan untuk terus menyadari betapa penting dan sentralnya keluarga.
Lebih dalam, ia menerangkan bahwa akhir-akhir ini, banyak permasalahan yang mendera banyak keluarga di Indonesia. Sebut saja kasus kekerasan dalam rumah tangga, tingginya angka perceraian, penyalahgunaan obat, narkotika, NAPZA di kalangan pelajar dan mahasiswa.
"Kemudian, fenomena broken home, pembunuhan antaranggota keluarga, meningkatnya perilaku seks bebas di kalangan remaja, tawuran siswa dan mahasiswa, hingga tawuran warga masyarakat antarkampung," imbuhnya seperti press release yang diterima Okezone, baru-baru ini.
Untuk mengatasi permasalahan, menurut dia, BKKBN akan mengajak seluruh keluarga untuk melakukan tiga hal. Pertama, memperkuat kembali pelaksanaan delapan fungsi keluarga, yaitu fungsi agama, pendidikan, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial dan budaya, ekonomi, dan lingkungan.
"Kedua, menata kembali manajemen keluarga. Apa itu konsep dasar manajemen keluarga? It adalah bagaimana merencanakan keluarga dengan sebaik-baiknya, dimulai dari kapan menikah, kapan punya anak, berapa jumlah anak yang diinginkan, dan kapan berhenti melahirkan. Dan program Keluarga Berencana (KB) adalah program yang bisa menciptakan peluang itu. Oleh karena itu, hanya ber-KB saja tidak cukup, melainkan juga harus dipikirkan bagaimana memanfaatkan peluang yang telah tercipta," terang dia.
Terakhir, tungkas dia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Indonesia akan menemui berbagai permasalahan dengan penduduk yang banyak bila jumlah penduduk masih tidak bisa dikelola secara baik. Menurut Fasli, melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), pemerintah berupaya meningkatkan kualitas penduduk dan keluarga. Jika program KKBPK gagal, kata dia, selain laju pertumbuhan penduduk meningkat, beban pemerintah dan masyarakat juga akan meningkat.
"Dari semua itu, peran keluarga menjadi sangat penting untuk mengubah peradaban bangsa ini. Kalau kita berhasil melakukan intervensi kepada unit terkecil di masyarakat yang disebut keluarga ini. Maka kita akan dapat membangun bangsa ini, membangun karakter, kemampuan fisik, perilaku, dan budaya bangsa Indonesia, " jelas Fasli.
Sementara itu, 10 poin ikrar yang disampaikan dalam Deklarasi Keluarga Indonesia tahun 2014, sebenarnya kesepuluh poin tersebut tidak lepas dari delapan fungsi keluarga yakni : meyakini bahwa keluarga adalah fondasi bangsa, institusi pertama dan utama pembangunan manusia Indonesia berkualitas, senantiasa terus membangun, menguatkan, dan memelihara nilai-nilai luhur keluarga yaitu cinta kasih, perhatian, komitmen, dan kebersamaan keluarga.
Kemudian, menolak segala upaya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung, secara sengaja ataupun tidak sengaja dapat melemahkan fungsi keluarga terutama dalam kapasitasnya menyiapkan generasi penerus bangsa. Selanjutnya, menolak segala bentuk kekerasan kepada anggota keluarga, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak, dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dengan memanfaatkan pengetahuan dan perkembangan teknologi informasi secara bijaksana.
Selanjutnya, saling membantu bahu membahu membentuk dan mengembangkan wahana untuk mendukung dan membantu keluarga yang membutuhkan, saling memperhatikan dan memenuhi hak anak khususnya perlindungan ramah keluarga dan anak. Kemudian, mendukung upaya berbagai pihak dalam membangun lingkungan ramah keluarga dan anak, dan berpatisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Terakhir, Mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan ramah keluarga yaitu menjadikan keluarga sebagai dara pertimbangan dalam penetapan kebijakan pemerintah.
Adapun acara deklarasi ini dihadiri juga Ketua TP PKK Jawa Barat, Ibu Netty Ahmad Heryawan, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Dr. Arif Satria, Walikota Bogor, Dr. Bima Arya Sugiarto dan 2600 peserta deklarasi yang berasal dari masyarakat umum.
Kegiatan selama 4 jam ini diramaikan dengan pawai yang ditampilkan oleh Forum Anak Indonesia. Selain itu, berbagai pelatihan keterampilan kehidupan keluarga seperti teknik mendongeng, teknik mengenali potensi anak, hingga teknik mengelola keuangan keluarga. Lebih dari itu, berbagai perlombaan dan pertunjukkan konsultasi kehidupan keluarga, dan pameran hasil karya program pemberdayaan keluarga turut memeriahkan deklarasi ini.
(fik)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
