Qalbinur Nawawi - Okezone
Kamis, 23 Januari 2014 14:26 wib 
Dr Zaenal Abidin MH.Kes (Foto: Feri/Okezone)
DIKAJINYA insentif dokter oleh presiden untuk pelayanan primer, seolah jadi angin segar bagi para dokter. Namun, belum adanya peraturan yang mengatur pencairan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) langsung ke puskesmas membuat cemas para dokter.
Pasalnya, kalau tak ada peraturan tertentu, dana kapitasi akan masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) dulu dan baru ke puskesmas. Hal ini pasti akan ada potongan-potongan administrasi.
Agar dana kapitasi tak masuk ke PAD pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah mendapatkan antisipasi berupa Peraturan Presiden (Perpres). Diharapkan Perpres ini bisa membuat dana kapitasi tak mengalir ke PAD pemerintah daerah dulu, tapi langsung bisa diterima puskesmas di seluruh Indonesia.
"Kalau dana kapitasi ke PAD dulu, pasti akan dipotong, sampai puskesmas juga dipotong lagi. IDI saat rapat dengan presiden kemarin sudah mengajukan usul itu dan presiden akan mengeluarkan peraturan pelengkap dalam bentuk Perpres untuk mengatur itu biar tidak kepotong," jelas Dr. Zaenal Abidin MH. Kes, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia di Kantor Pusat IDI, Menteng, Jakarta Pusat, 22 Januari 2014.
Kapitasi sendiri tergantung fasilitas dari puskesmas, kata dia, dan pihak internal mereka yang mengaturnya. Kini, IDI tinggal menunggu evaluasi dari pengaturan untuk mengatur kapitasi itu.
"Perpres itu harus segera rampung agar pelayanan primer program JKN bisa cepat optimal," tutupnya.
(tty)
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.
